Menu

Yozi Rizal: Penutupan Sekolah Adalah Picik dan Keji

  Dibaca : 122 kali
Yozi Rizal: Penutupan Sekolah Adalah Picik dan Keji
Ketua Dewan Penasehat PC GP Ansor Waykanan Provinsi Lampung Yozi Rizal

AnsorNews.com, WAYKANAN – Ketua Dewan Penasehat PC GP Ansor Waykanan Provinsi Lampung Yozi Rizal di Blambangan Umpu, Selasa (5/5/2015), menilai, penutupan sekolah hanya karena berada dalam Register 45 Mesuji merupakan hal picik dan keji.

“Sungguh picik dan keji jika sampai menutup sekolah karena berada dalam register. Saya justru mengharapkan agar ada koordinasi antara Menteri Agraria dan Tata Ruang dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menjajaki kemungkinan meredistribusikan lahan di Register 45 tersebut kepada mereka yang sudah menghuni dan mengelolanya,” kata Ketua Dewan Penasehat PC GP Ansor Waykanan masa khidmat 2014-2018 itu.

Anggota DPRD Provinsi Lampung itu juga menyampaikan harapan tersebut melalui media sosial twitter kepada tiga menteri, yakni Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Anies Baswedan melalui akun @aniesbaswedan, Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan melalui akun @ferrymbaldan, serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar melalui akun @bravonur.

Untuk diketahui, ratusan anak Moro-Moro Register 45, Mesuji Lampung terancam kehilangan hak dan akses atas pendidikan dasar karena bertempat tinggal di Hutan Register 45 Mesuji Lampung.

Senin (4/5/2015) ribuan siswa SD dan orangtua, warga Register 45 Moromoro, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, menuntut pemerintah setempat memberi izin sekolah yang sudah berjalan puluhan tahun.

Nur Hamid, guru SD Morodewe mengatakan aksi ini terpaksa dilakukan setelah berbagai tahapan audiensi dan lobi tak kunjung menghasilkan keputusan. “Sebagai guru saya tidak bisa lagi menahan keinginan orangtua murid dan bahkan anak-anak sendiri untuk melakukan protes terhadap kebijakan pemerintah tersebut,” kata Nur Hamid pula.

Pemerintah Kabupaten Mesuji, demikian aktivis kemanusiaan di Lampung Oki Hajiansyah Wahab menambahkan, menolak memberikan izin kelas jauh atau filial  kepada SD Morodewe yang telah berdiri sejak tahun 2000 dengan alasan berada dalam kawasan hutan.

Kandidat doktor Universitas Diponegoro yang aktif memperjuangan keadilan bagi warga Moromoro itu menjelaskan, Indonesia telah memiliki berbagai instrumen hukum untuk mendukung hak anak atas pendidikan. Mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) pasal 28C, pasal 28E, pasal 31, dan pasal 34.

Lalu, ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan berbagai regulasi lainnya.

“Namun hal tersebut tampaknya tidak berlaku bagi anak-anak dan warga Moromoro. Bupati Mesuji mempersilahkan untuk bersekolah ke sekolah induk yang jaraknya 10-12 KM dari tempat anak-anak tinggal. Bupati juga meminta masyarakat meminta izin kepada Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup bila tetap ingin menyelenggarakan kelas jauh seperti yang sudah berjalan sebelumnya selama belasan tahun,” kata Oki lagi.

Berbagai usaha agar sekolah itu tetap beroperasi telah dilakukan, mulai menemui Bupati Mesuji, mengurus administrasi, melaporkan kasus ini, hingga membuat film dokumenter sebagaimana dapat dilihat di https://www.youtube.com/watch?v=e-JFf7YpbGU.

“Terima kasih kepada GP Ansor Waykanan dan dan teman-teman Gusudurian Lampung yang telah membantu menyuarakan harapan kami. Bantu kami mendesak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan  agar ratusan anak-anak Moromoro tetap dapat bersekolah didekat rumah mereka,” kata Oki.

Editor:
KOMENTAR
Komentar
iklan1-300x250iklan1-300x250

keaktifan TIM REDAKSI

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional