Menu

Mahfud MD: Penangkapan Patrialis Tak Ada Kaitan dengan Agama dan Politik

  Dibaca : 155 kali
Mahfud MD: Penangkapan Patrialis Tak Ada Kaitan dengan Agama dan Politik

AnsorNews.com, JAKARTA – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD menyatakan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Hakim Konstitusi, Patrialis Akbar tak ada kaitannya dengan persoalan agama, politik, Pilkada ataupun kriminalisasi.

Menurut Mahfud, penangkapan ini merupakan proses penegakan hukum yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Untuk itu, mantan Menteri Pertahanan ini meminta setiap pihak tidak berspekulasi mengenai penangkapan ini dengan isu lainnya.

“Urusan Pak Patrialis ini adalah proses hukum biasa. Jangan dikaitkan dengan agama, pilgub, dan lainnya. Patokan-patokan untuk meng-OTT seseorang itu sudah ada patokannya. Kalau tidak memenuhi syarat ya tidak. Ini kan sudah mau dibawa kemana-mana seakan-akan ini untuk kepentingan parpol tertentu,” kata Mahfud di Gedung KPK, Jakarta, Senin (30/1).

Mahfud menyatakan, dalam proses penegakan hukum, KPK tidak memandang asal partai maupun latar belakang pihak yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Disebutkan, setiap partai di Indonesia pasti memiliki kader yang ditangkap maupun berurusan dengan KPK.

“Kalau kita baca satu per satu anda tanya kepada saya dari partai mana itu semua ada. Bukan hanya Patrialis. Di PDIP ada Damayanti, Golkar ada Jabbar, Nasdem ada Rio Capella, dari semua (partai) ada lah. Jadi ini tidak ada sesuatu pun yg diskriminasi. Ini tidak ada kaitannya dengan parpol. Itu sama saja. Pokoknya kalau OTT ya OTT saja. Lihat saja proses pengadilannya,” tegasnya.

Diketahui, KPK telah menetapkan Patrialis dan rekannya, Kamaludin sebagai tersangka penerima suap. Patrialis dan Kamaludin diduga menerima suap sebesar USD 20.000 dan SGD 200.000 dari Basuki Hariman dan sekretarisnya Ng Fenny terkait judicial review Undang-Undang nomor 41 tahun peternakan dan kesehatan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam OTT pada Rabu (25/1) kemarin, selain menangkap Patrialis, tim satgas KPK juga menyita barang bukti berupa dokumen pembukuan perusahaan milik Basuki Hariman, voucher pembelian mata uang asing, dan draf putusan perkara nomor 129.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Patrialis Akbar dan Kamaludin disangka melanggar Pasal 12 huruf c atau Pasal 11 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara Basuki dan Ng Fenny sebagai tersangka pemberi suap dijerat dengan Pasal 6 Ayat (1) huruf a atau Pasal 13 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

KOMENTAR
Komentar
iklan1-300x250iklan1-300x250

keaktifan TIM REDAKSI

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional