Menu

“Dibajak Barat”, UUD Perlu Revisi

  Dibaca : 222 kali
“Dibajak Barat”, UUD Perlu Revisi

AnsorNews.com, SURABAYA – Pakar intelijen KH As’ad Said Ali mengatakan, bahwa, Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia sekarang ini perlu diamandeman lagi. Sebab, kandungan dari UUD sudah banyak yang dibajak Barat. Kalau pun tidak semua, perubahan harus dilakukan pada pasal-pasal yang sangat penting. Sebut saja, pasal 28 dan pasal 33 yang cukup urgen untuk diubah.

Menurut Kiai As’ad, pasal 28 awalnya menyebutkan perekonomian sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Namun, saat ini sudah berubah menjadi azas efesien dan efektif. Efektif dan efisien bukan azas, tapi teori ekonomi yang disisipkan dalam UUD untuk menjadi pintu masuk liberalisasi ekonomi.

Karena itu, Kiai As’ad tidak heran, kalau sekarang kekayaan alam Indonesia hanya dikuasai segelintir orang alias minoritas. Sebab, ekonomi Indonesia sudah diliberalisasikan, itu ditandai dengan penguasaan minoritas terhadap mayoritas atas kekayaan ekonomi Indonesia.

“Jadi, ruh undang-undang dasar sudah dibajak orang lain, ini perlu kita kembalikan, perlu diubah,” ujarnya, Kamis (11/5/2017) dalam acara seminar dan bahtsul masail kebangsaan di Masjid Agung Sunan Ampel Surabaya.

Pria yang pernah bertugas lama di Timur Tengah dan Eropa ini, menegaskan, bahwa para tokoh nasional tidak menyadari bawah ruh undang-undang sudah banyak yang berubah. Perubahan undang-undang yang hanya dilakukan selama empat tahun kala itu, tanpa melalui proses uji publik.

“Sekarang banyak yang kelabakan, jangankan NU, Pak Amien Rais juga demikian. Ini kesalahan besar kita, jadi kalau sekarang ada yang minta diubah kembali (UUD), itu benar,” urainya.

Pengarang buku Ideologi Pasca Reformasi ini mengatakan, hasil keputusan Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar NU di Palimanan, Cirebon 2012 juga minta UUD diubah atau dikembalikan. Presiden Susilo Bambang Yodhoyono (SBY) yang berstatus sebagai presiden saat itu datang ke acara dan diberitahu keputusan tentang dorongan untuk mengubah UUD. Sayang, tidak terlaksana. “Pak SBY datang empat jam sebelum acara dan mempelajari hasil keputusan bahtsul masail NU,” jelas Kiai As’ad.

Sekarang baru jelas, terlihat, bahwa, ada agenda internasional seperti liberalisasi politik, liberalisasi ekonomi, dan juga liberalisasi sosial dan agama. “Itulah (liberalisasi sosial dan agama) yang diawali dengan wacana penghilangan undang-undang penistaan agama. Padahal, UUD penistaan agama ini, sampai mati harus dipertahankan, tidak boleh diubah,” tegasnya. (Duta.co)

KOMENTAR
Komentar
iklan1-300x250iklan1-300x250

keaktifan TIM REDAKSI

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional