Menu

TKI Nonprosedural, BNP2TKI Rangkul Pemda

  Dibaca : 125 kali
TKI Nonprosedural, BNP2TKI Rangkul Pemda

AnsorNews.com, KENDAL – Deputi Perlindungan BNP2TKI, Teguh Hendro Cahyono mengatakan bahwa pemerintah pusat terus melakukan upaya konsolidasi dengan pemerintah daerah demi mewujudkan harapan di 2019 dimana tercipta kondisi TKI aman yang ditandai dilapangan dengan tidak ada yang dipalsukan dokumennya, dituakan umurnya, dibedakan alamatnya, dipungut biaya terlalu besar, ditampung di penampungan yang sesak dan lain sebagainya.

Hal tersebut disampaikan Teguh dalam kegiatan Konsolidasi dengan Aparat Pemda Kendal guna mencegah pemberangkatan TKI Nonprosedural yang diselenggarakan di kantor Bupati Kendal (27/7/2017). Sebanyak 110 (seratus sepuluh) peserta hadir terdiri dari para Camat dan Kepala Desa se-Kabupaten Kendal, Babinsa diseluruh tingkat Kecamatan, Kamtibmas, PPTKIS yang ada di Kabupaten Kendal, serta para stakeholders terkait penempatan dan perlindungan TKI.

“Peran aparat desa, kecamatan dan stakeholders didaerah sangatlah penting dalam upaya pencegahan TKI Nonprosedural dan pemberantasan TPPO, ini yang membuat kami semangat datang ke daerah, agar kita semua sama-sama sadar dan paham pentingnya peran masing-masing pihak terutama daerah“ ungkap Teguh Hendro Cahyono.

Lebih lanjut Teguh menyampaikan pentingnya peran aparat desa dan kecamatan dalam Melayani warga yang akan bekerja ke luar negeri dengan mengecek syarat dan prosedur sesuai dengan ketentuan, Menjelaskan kepada masyarakat informasi seputar Penempatan dan Perlindungan TKI, Mencegah penempatan TKI nonprocedural dengan melapor kepada BP3TKI atau pihak berwajib jika ada aktivitas penempatan illegal, serta upaya Mendampingi pengaduan dan penanganan kasus.

Senada dengan Deputi Perlindungan, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kendal, Dra. Dewi Iriawati dalam sambutannya mewakili Bupati Kendal di awal kegiatan, menyampaikan kepada seluruh jajaran Camat maupun Kepala desa yang hadir agar tidak mudah untuk memberikan rekomendasi/izin kepada warga masyarakatnya yang ingin berangkat bekerja ke luar negeri.

“Untuk aparat desa, camat, supaya teliti kelengkapan dokumennya dengan baik bagi warga yang ingin bekerja di luar negeri, dan untuk PPTKIS jangan sampai mengirimkan TKI seperti kucing dalam karung, pastikan dulu TKI-nya punya skill dan jangan hanya kejar target saja” ungkap Dewi.

Dalam acara dialog dan berlaku sebagai moderator acara, Kepala BP3TKI Semarang, Suparjo SH, mengatakan bahwa kegiatan ini untuk mengkonsolidasi seluruh aparat pemkab Kendal untuk mengeliminir terjadinya penempatan TKI secara nonprocedural dan memberikan pemahaman kepada aparat dan PPTKIS tentang kebijakan terkini terkait penempatan dan perlindungan tenaga kerja luar negeri.

Narasumber lain yakni, Kepala Disnaker kabupaten Kendal, Drs. Ratno, MH mengatakan bahwa Kendal merupakan kabupaten pengirim TKI terbanyak kedua di Jawa Tengah.

“Saat ini TKI di kabupaten Kendal total berjumlah 3.875 orang, yang bekerja di sektor formal sebanyak 503 orang dan sisanya sebanyak 3.372 bekerja sebagai TKI Informal” ucapnya.

Ratno mengatakan bahwa dalam pencegahan TKI nonprocedural Disnaker Kendal telah melakukan antara lain, program desmigratif, layanan terpadu satu atap, mengeluarkan regulasi rekomendasi pelaksanaan pengerahan Calon TKI (CTKI) ke luar negeri, membuat regulasi petugas pengantar CTKI dari PPTKIS agar ditunjuk personel yang memiliki kapabilitas dan dilengkapi dengan surat tugas dari PPTKIS, dan menghimbau kepada masyarakat agar mendaftar di PPTKIS yang mempunyai kantor cabang di kabupaten Kendal.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Kasubdit Kerjasama Antar Lembaga, Direktorat Pemberdayaan, Drs. Ade Kusnadi, MM, Kepala Seksi Penyiapan dan Penempatan BP3TKI Semarang, Pujiono, SH, MH, Kepala Seksi Pelindungan dan Pemberdayaan, Rodli Spd, MM, serta Sekertaris Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kendal, Asuri S.Sos, M.Si.

Editor:
KOMENTAR
Komentar
iklan1-300x250iklan1-300x250

keaktifan TIM REDAKSI

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional